Richardo: Bawaslu Malra Sudah Siap Untuk Dialihkan Menjadi Satker

Makassar, Humas Bawaslu Malra - Konsolidasi Nasional Evaluasi Dukungan Administrasi dan Teknis Kesekretariatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Makassar (11/08/24). Konsolidasi Nasional ini dilaksanakan mengingat telah diselenggarakannya Tahapan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 202 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU)/Pemnghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) atau putusan lainnya berdasarkan Putusan Mahkama Konstitusi. Selain itu, kegiatan ini juga ditunjukan dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Ketua dan Anggota Bwslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikotan dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara (Bawaslu Malra), Richardo Somnaikubun, yang hadir bersama Koordinator Sekretariat, Mustakim A. S. Hasyim dan Staf Teknis dalam kegiatan ini menuturkan bahwa dari hasil diskusi yang dibagikan dalam beberapa kelas menghasilkan begitu banyak saran, masuk dan rekomendasi yang sangat berarti bagi perkembangan Bawaslu Malra kedepannya, yang tentunya akan menjadi perhatian serius bagi Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Malra. Salah satu saran yang menjadi perhatian Bawaslu Malra adalah percepatan lembaga Non Satuan Kerja (Non Satker) menjadi Satuan Kerja (Satker) dengan memperhatikan tantangan dan kondisi ketersediaan SDM dan alokasi anggaran. Hal ini ditanggapi dengan serius karena Bawaslu Malra saat ini masih berada dalam status Non Satker.
Richardo menjelaskan, terkait percepatan Satker, Bawaslu Malra juga telah mempersiapkan diri dengan cukup baik dan telah memenuhi beberapa peryaratan penting dalam persiapan ini. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memberikan hibah lahan (tanah) untuk pembangunan gedung kantor Bawaslu dan sertifikatnya telah diserahkan kepada Ketua Bawaslu RI pada beberapa waktu yang lalu. Dalam hal kesiapan ini juga, Bawaslu Malra saat ini didukung dengan adanya akses Bandara Karel Sadsuitubun Langgur dan adanya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tual yang saat ini berkedudukan di Langgur. Sementara dari sisi Sumber Daya Manusia, Baawaslu Malra memiliki 2 (dua) PNS organik, 5 (lima) Pegawai P3K Bawaslu, 6 (enam) PNS yang dipekerjakan (DPK) asal Pemenitah Kabupaten Maluku Tenggara dan 11 (sebelas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terdiri dari 7 (tujuh) Tenaga Teknis dan 4 (empat) Tenaga Pendukung. “Kami memiliki dukungan yang cukup dalam mempersiapkan diri menuju terbentuknya Satker. Kami juga memiliki SDM yang siap untuk bekerja secara maksimal”, ungkap Richardo.
Selain itu, menurut Richardo, banyak terdapat masukan dan rekomendasi yang juga penting untuk diperhatiakan Bawaslu Malra, baik itu masukan dan rekomendasi kepada Pimpinan maupun Jajaran Sekretariat yang pada intinya bersifat membangun lembaga ke arah yang lebih baik dalam melakukan tugas-tugas pengawasan terutama dalam tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Masukan dan rekomendasi ini pada dasarnya merupakan evaluasi dari semua permasalahan yang dialami oleh Bawaslu. 
Lebih lanjut, menurut Richardo, banyak sekali tantangan dan hambatan yang dialami oleh Bawaslu di daerah lain yang juga dialami oleh Bawaslu Malra. Adapun salah satu hal yang begitu krusial dalam pelaksanaan tugas terutama dukungan administrasi dan teknis Sekretariat dalam pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan dan hal ini tidak terlepas dari keterbukaan informasi lalu lintas keuangan, yang pada akhirnya memunculkan sebuah rekomendasi untuk melibatkan pimpinan dalam perencanaan program kerja. 
Terkait perencanaan program dan informasi keuangan, Bawaslu Malra telah melaksanakannya dengan cukup baik, mengingat adanya sinergitas yang baik antara Pimpinan dan Jajaran Sekretariat. Dalam penyusunan program kerja, Sekretariat Bawaslu Malra sangat mementingkan keterlibatan Pimpinan dan Sekretariat sangat terbuka dan begitu komunikatif terkait keuangan, dan hal ini tidak terlepas dari adanya SDM Sekretariat yang memahami bidang keuangan dengan cukup baik. “Kami sangat terbantu dengan adanya jajaran Sekretariat yang ada saat ini. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Bawaslu Malra sudah siap untuk dialihkan menjadi Satker. Ini adalah bagian dari evaluasi kami”, tandas Rickhardo.(cst)